Pendidikan Pascapilkada | Raja Saleh

0
186
Ilustrasi Pilkades (Foto : Google)

Secara gamblang, antara politik dan pendidikan seolah-olah terpisah. Keduanya tidak saling berhubungan, politik ya politik, pendidikan ya pendidikan.

Padahal politik dan pendidikan tersebut merupakan dua hal yang saling memengaruhi. Keduanya saling sokong dalam pembentukan karakteristik masyarakat suatu negara atau daerah.

Hubungan yang nyata bahwa kualitas dan proses pendidikan suatu negara sangat memengaruhi karakteristik masyarakat dalam berpolitik.

Sebaliknya, peristiwa dan proses politik sangat berpengaruh terhadap karakteristik pendidikan suatu negara atau daerah. Keberadaan partai politik yang sedang berkuasa sangat menentukan perjalanan pendidikan ke depan.

Namun, dalam tulisan ini tidak akan berpanjang lebar tentang hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan tersebut. Tulisan ini ingin menyuguhkan kondisi pendidikan pascapilkada di suatu daerah, khususnya Riau.

Ada dua fenomena alami yang biasanya terjadi sebelum dan pascapilkada di Provinsi Riau, baik dalam pemilihan bupati/ wali kota maupun dalam pemilihan gubernur.

Sebelum pilkada, tidak hanya orang-orang yang memang berkepentingan dengan politik yang berusaha mendekati sang calon, tetapi juga orang yang seharusnya tidak menyentuh politik tetap secara terang-terangan memberikan dukungan.

Tujuannya pun sangat beragam. Orang-orang partai memang wajib memberikan dukungan terhadap calon yang diusungnya, sehingga jika menang partainya akan berkuasa dan langkah politik akan lebih mudah.

Para kepala dinas, kepala bagian, dan terus ke bawah, mungkin tujuannya ingin mengamankan posisinya sebagai pejabat. Jika calon yang didukungnya menang, posisinya akan aman. Jika kalah, berarti hanya menunggu nasib.

Biasanya sudah terpetakan siapa kepala dinas yang mendukung calon A dan siapa yang mendukung calon B.

Apalagi di tingkat pemilihan bupati dan wali kota, peta ini terlihat jelas tidak hanya di kalangan elit politik daerah tersebut, tetapi masayarakat biasa sekali pun tahu bahwa kepala dinas itu mendukung calon A atau calon B.

Setelah pilkada, karena seorang calon tersebut sudah memiliki peta yang jelas siapa yang mendukungnya dan siapa yang tidak, kepala dinas mana yang mendukung dan kepala dinas mana yang tidak, begitu dilantik, akan dilakukan perombakan kabinet.

Kepala dinas yang tidak mendukung akan dipindahkan ke dinas yang “kering” atau bahkan di-nonjob- kan. Sementara kepala dinas yang mendukung akan dipertahankan, bahkan kalau dapat dipindahkan ke lahan “basah”. Hal ini tidak hanya sampai pada kepala dinas saja, tetapi juga menyentuh eselon paling rendah, bahkan yang tidak memiliki eselon.

Khususnya terhadap pendidikan, pilkada juga membawa pengaruh yang sangat besar. Tidak jarang, ganti bupati/ wali kota dan gubernur ganti juga kepala dinas pendidikan, ganti juga pejabat eselon III dan IV-nya.

Lebih parah lagi di daerah-daerah, selesai pilkada, tidak hanya mereka yang di dinas pendidikan saja yang bisa dipindahkan, tetapi para kepala sekolah dan guru-guru yang tidak mendukung calon yang menang, alamat mereka akan dipindahkan ke tempat yang paling jauh dan terpelosok.

Alhasil, mereka (yang dipindahkan) jarang datang ke sekolah karena jauh sehingga kinerja pun akan menurun dan murid-murid terlantar.

Menyikapi hal tersebut, sebaiknya politik, dalam artian pemilihan kepala daerah, janganlah menyentuh pendidikan. Berikan kepala dinas (khusus pendidikan) dan staf di bawahnya, kepala sekolah, dan guru-guru ketenangan dalam menjalankan tugasnya dan tidak diikutkan dalam proses pilkada tersebut.

Biarlah kami (orang-orang pendidikan) hanya sebagai pemilih yang memilih tuan-tuan dengan hati nurani kami tanpa ada risiko dipindahkan. Jika pendidikan kita selalu dicampuri dan di-obok-obok oleh politik, alamat pendidikan kita akan stagnan.

Tidak akan ada kemajuan-kemajuan dalam bidang pendidikan, dan hanya akan semakin terpuruk sehingga akan semakin jauh tertinggal dari negara-negara tetangga.

Calon kepala daerah yang bertarung, janganlah mengintimidasi pendidikan dan orang-orangnya.

Sebagai kepala sekolah atau pun guru-guru, janganlah ikut terjun langsung sebagai tim sukses di belakang layar, agar tidak dipindahkan jika calon yang didukung tersebut ternyata kalah.

Dilematis memang, jika hanya diam ketika orang sibuk berkampanye, maka akan dicap tidak mendukung calon tersebut, tetapi jika terang-terangan memberikan dukungan terhadap seorang calon, resikonya kalau kalah, ya dipindahkan.

Kini, pemilihan gubernur putaran kedua di Bumi Lancang Kuning sudah usai, tinggal penetapan dari KPU. Kita harapkan pembangunan bidang pendidikan semakin maju.

Pendidikan merupakan benteng terakhir dari pertahanan harga diri sebuah bangsa. Jika pendidikan pun sudah dirasuki oleh hiruk-pikuk politik, maka benteng terakhir tersebut akan rubuh.

Bangsa ini semakin tidak akan bermartabat. Secara teoritis, partai (orang dari partai tertentu) yang sedang berkuasa, akan melaksanakan pembangunan dan mengambil kebijakan yang akan menguntungkan partainya, atau setidaknya akan melibatkan orang-orang dalam partainya.

Seorang calon kepala daerah tentu dicalonkan oleh partai/koalisi partai tertentu. Partai tersebut merupakan sekumpulan orang yang akan mendukung calon itu.

Ketika calon yang didukung itu menang dan menjabat sebagai kepala daerah, dia akan melakukan balas budi terhadap orang-orang (dalam partai) yang telah mendukungnya.

Politik balas budi seperti ini mungkin sulit dihindari, tetapi kebijakan-kebijakan yang subjektif (hanya mengutamakan kepentingan “orang-orang”nya) yang telah dilakukan selama ini, janganlah sampai kepada urusan pendidikan. Berikan pendidikan otonomi yang luas untuk mengatur “dapur”nya sendiri dan bebas dari intrik-intrik politik.

Dengan demikian, sistem pendidikan dapat benar-benar ditata, sehingga akan melahirkan generasi yang edukatif.

Di samping itu, partai-partai juga diperankan oleh orang yang memiliki pondasi pendidikan dan moral yang kukuh untuk memulihkan luka yang masih menganga. Semoga.

Raja Saleh :  Pegawai Balai Bahasa Provinsi Riau