Yusri Adam, SKM, MPH : Peranan Obat dalam JKN

0
291
OBAT adalah satu komponen penting dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kebijakan obat nasional merupakan dokumen resmi yang berisi komitmen semua pihak dalam menetapkan tujuan dan sasaran nasional dibidang obat termasuk prioritas dan strategi dalam penerapan komponen pokok kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Kebijakan obat nasional disusun dengan tujuan menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, termasuk obat esensial. Menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat yang beredar serta melindungi masyarakat dari penggunaan yang salah (misuse) dan penyalahgunaan obat (abuse) serta bagaimana penggunaan obat yang rasional (rational prescribing).

Penggunaan obat dalam pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat krusial. Oleh karena itu obat mesti diberikan dengan tepat, baik tepat penyakit, tepat obat, tepat dosis, tepat cara pakai, tepat pasien dan tepat waktu. Kalau tidak, obat tidak akan memberikan efek yang diharapkan dan bahkan bisa memberikan efek meracuni (toxic) yang membahayakan jiwa. Pemakaian obat yang tepat ini lazim disebut dengan penggunaan obat rasional, yang menurut WHO (World Health Organization) adalah penggunaan obat yang sesuai dengan kebutuhan klinis pasien dalam jumlah dan untuk masa yang memadai dan dengan biaya yang terendah.

Bila pasien menerima obat tidak sebagaimana dinyatakan dalam definisi di atas, itulah pengobatan tidak rasional (irrational prescribing). Pengobatan yang tidak rasional dapat terjadi dalam bentuk pemberian dosis yang berlebihan (over prescribing), penggunaan banyak jenis obat yang sebenarnya tidak diperlukan (polifarmasi). Bentuk lain dari penggunaan obat yang tidak rasional adalah kebiasaan meresepkan obat mahal padahal tersedia obat yang sama efektifnya dan lebih murah (extravagant prescribing).

Satu jenis obat yang paling sering digunakan adalah pemberian antibiotik pada anak-anak. Masalah penggunaan antibiotik yang tidak rasional adalah masalah irrational prescribing yang paling besar di dunia, baik di rumah sakit maupun di komunitas. Penggunaan atau pemberian antibiotik yang tidak perlu dan tidak tepat sebenarnya tidak membuat kondisi tubuh semakin baik, justru merusak sistem kekebalan tubuh karena imunitas bisa menurun akibat pemakaiannya. Akibatnya, beberapa waktu kemudian anak mudah jatuh sakit kembali jika pemberian antibiotik dilakukan berulang-ulang. Boros dalam menggunakan antibiotik sehingga menimbulkan beberapa dampak buruk antara lain sakit berkepanjangan, biaya yang lebih tinggi, kebal terhadap antibiotik (resistance), dan waktu sakit yang lebih lama.

 Daftar Obat Berfariasi
Saat ini, dengan berbagai sistem jaminan kesehatan yang bervariasi, maka daftar obatnya juga bervariasi. Sebagai contoh, di tingkat kementerian ditetapkan formularium Jamkesmas sebagai acuan obat pelayanan program Jamkesmas. Selain itu, sistem asuransi lainnya milik pemerintah dan swasta juga memiliki daftar obatnya sendiri-sendiri. Setiap RS juga memiliki formularium sendiri di samping formularium lainnya yang ditetapkan oleh lembaga tertentu. Ini menyebabkan berbagai kesulitan di lapangan, dimana sistem penyediaan dan pengelolaan obat menjadi berbeda-beda.

Formularium Jamkesmas yang ditetapkan oleh Menkes juga seringkali tidak dipatuhi oleh fasyankes, karena menggunakan kebijakan rumah sakit sendiri. Untuk ke depannya, dalam JKN direncakana hanya ada satu daftar obat yang digunakan, yaitu Formularium Nasional (Fornas) yang disusun oleh komite penyusun yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan. Selain itu, dilakukan pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Fasyankes, pemerintah berperan dalam penyusunan Fornas, BPJS Kesehatan sebagai penjamin atau pembayar paket manfaat serta Fasyankes berperan sebagai pengguna obat yang tercantum dalam Formularium nasional.

Pemerintah menyiapkan konsep penyediaan daftar dan harga obat dalam JKN yang berbeda dengan konsep sebelumnya, di antaranya melalui pertimbangan efektifitas, keamanan dan keekonomisan dalam seleksi obat Fornas, dengan mempertimbangkan usulan dari berbagai stakeholder sehingga formularium nasional yang dihasilkan akan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan seluruh peserta. Fornas ini diharapkan tidak ada lagi kasus peserta membeli obat sendiri dengan alasan obat yang dibutuhkan tidak masuk dalam daftar yang ditanggung.

Kasus yang juga sering merugikan peserta adalah saat obat yang dibutuhkan tidak tersedia di apotik dan peserta diminta untuk menebus di apotik luar dengan pergantian biaya. Masalahnya adalah harga yang harus dibayar saat menebus obat di apotik lain jauh lebih besar dari biaya pengganti dari apotik yang bekerja sama, yang seharusnya menyediakan obat. Untuk masa yang akan datang, hal-hal seperti ini hendaknya kita evaluasi bersama agar tidak terulang lagi. Apotik berkewajiban menjamin ketersediaan obat-obatan yang masuk dalam formularium nasional dan bisa diperoleh oleh peserta kapan saja dibutuhkan.

Kriteria pemilihan obat yang masuk dalam formularium nasional ini adalah memiliki khasiat dan keamanan terbaik berdasarkan bukti ilmiah mutakhir dan valid. Memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling menguntungkan pasien. Memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio) yang tertinggi. Komite nasional penyusunan formularium nasional ini terdiri dari tim ahli, tim evaluasi dan tim pelaksana yang ditetapkan melalui SK Menkes RI No. 228/MENKES/SK/VI/2013 dan bertanggung jawab kepada Menkes.

Fornas wajib menjadi acuan bagi setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang tercakup dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Obat yang ada dalam formularium nasional dijamin pembiayaannya oleh BPJS Kesehatan dan diupayakan untuk diproduksi dan terdistribusi secara merata di seluruh Indonesia. Apabila obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam fornas dapat digunakan obat lain secara terbatas berdasarkan persetujuan Komite Medik dan Direktur RS. Penambahan dan atau pengurangan daftar obat yang tercantum dalam Fornas ditetapkan oleh Menkes setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nasional Fornas.

 Menghindari Kecurangan
Oleh karena itu, semua apotik di fasilitas pelayanan kesehatan atau apotik jejaring yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus menyediakan semua obat yang termasuk dalam formularium nasional dan tidak dibenarkan menyediakan obat-obat lain di luar formularium untuk menghindari adanya praktik kecurangan (moral hazard) menukar obat yang diresepkan dengan sediaan yang lebih murah untuk mencari keuntungan lebih. Dan, yang tidak kalah penting adalah sosialisasi terkait aturan-aturan tentang pola peresepan dan penggunaan obat-obatan yang masuk dalam formularium nasional.

Seringkali peserta dirugikan ketika resepnya tidak mendapat pengesahan oleh tim terkait sehingga obatnya tidak bisa diambil di apotik dengan alasan untuk mendapatkan obat tersebut harus melalui pemeriksaan-pemeriksaan penunjang medik tertentu dan resepnya harus ditulis oleh dokter spesialis tertentu pula. Kita mengerti bahwa upaya-upaya ini tentu saja dibuat dengan tujuan untuk menghindari penggunaan yang berlebihan (over utilization) dari produk-produk tertentu yang kadang-kadang tidak diperlukan. Tetapi, minimal perlu adanya sosialisasi dengan para dokter baik umum maupun spesialis di fasyankes rujukan agar mereka mengerti prosedur yang harus diikuti ketika akan meresepkan obat-obatan jenis tertentu.

Perlu adanya pengecualian dalam situasi emergensi untuk kasus-kasus tertentu
yang memerlukan penanganan segera yaitu kasus-kasus yang mengancam keselamatan agar peserta bisa segera tertolong jiwanya (life saving). Keterlambatan dalam hitungan detik dan menit saja apalagi hitungan jam bisa membuat peserta yang sedang sekarat tidak akan tertolong jika prosedur untuk mendapatkan obat-obatan dipegang teguh dengan kaku oleh badan penjamin. Tentunya ini tidak sejalan dengan semangat JKN itu sendiri.

Akhirnya, pasien sebagai pengguna layanan kesehatan tidak hanya menginginkan obat-obatan yang bagus dan tepat agar segera sembuh dari sakit yang dideritanya, tetapi mereka juga merasakan dan menilai bagaimana diperlakukan selama proses pelayanan. Untuk itu, mari kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas agar jaminan kesehatan nasional itu benar-benar dirasakan manfaatnya.

Yusri Adam, SKM, MPH
:  Pemerhati Asuransi Sosial/Jaminan Kesehatan, berdomisili di Jakarta. Email: omri_adam@yahoo.com