Oleh: Endri Fahroni, M.H
Dosen IAI Ar Risalah INHIL Riau, Peneliti ISNU Inhil
Partai politik memegang peran vital dalam sistem demokrasi, menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya, isu mahar politik sering kali mencederai prinsip dasar demokrasi dan dapat mempengaruhi indeks demokrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Mahar politik, yaitu biaya yang harus diserahkan calon kandidat kepada partai politik untuk mendapatkan dukungan dalam pencalonan, baik untuk kepala daerah maupun legislatif, tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga merusak integritas sistem politik itu sendiri.
Oleh karena itu, eksistensi partai politik tanpa mahar menjadi harapan besar dalam membangun demokrasi yang lebih bersih dan akuntabel. Munculnya partai politik tanpa mahar menjadi angin segar bagi publik yang telah lama resah dengan praktik politik uang.
Dalam sistem yang mengusung prinsip ini, seleksi calon tidak lagi didasarkan pada kemampuan finansial, tetapi lebih pada integritas, kompetensi, dan visi untuk memajukan masyarakat.
Dengan demikian, partai politik tanpa mahar membuka ruang bagi individu yang memiliki kapasitas tetapi tidak memiliki modal finansial besar untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik. Ini penting karena memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua golongan.
Namun, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana partai politik tanpa mahar dapat bertahan di tengah tingginya biaya politik? Jawabannya terletak pada keberanian melakukan reformasi total di internal partai serta penerapan mekanisme pendanaan yang transparan dan berkelanjutan. Negara seharusnya memiliki kewajiban untuk menyediakan dana bagi partai politik agar mereka tidak terlalu bergantung pada pendanaan swasta yang sering kali berujung pada konflik kepentingan.
Selain itu, dengan penerapan sistem audit yang ketat dan pengawasan publik, partai politik dapat menjaga integritasnya dan menghindari praktik koruptif.
Di sisi lain, publik juga memiliki peran penting dalam mendukung partai politik tanpa mahar. Dengan memberikan suara kepada partai-partai yang memiliki komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas, masyarakat dapat mendorong terjadinya perubahan sistemik dalam budaya politik. Dukungan publik yang masif akan memaksa partai-partai lain untuk mengikuti jejak serupa jika mereka ingin tetap relevan dalam persaingan politik.
Mewujudkan partai politik tanpa mahar memang bukan perkara mudah. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak—baik partai politik, kandidat, maupun masyarakat luas—untuk memutus siklus politik transaksional. Namun, jika langkah ini berhasil diwujudkan, baik di tingkat nasional maupun daerah, kita akan memiliki sistem politik yang lebih sehat, di mana keputusan politik diambil bukan berdasarkan uang, tetapi pada niat tulus untuk memajukan bangsa.
Pada akhirnya, partai politik tanpa mahar adalah kunci untuk merestorasi kepercayaan publik terhadap sistem politik dan demokrasi. Sekarang adalah saat yang tepat bagi kita untuk mendorong partai-partai politik meninggalkan praktik-praktik koruptif lama dan memprioritaskan integritas, transparansi, serta dedikasi terhadap kepentingan publik di atas segalanya. Hanya dengan cara ini kita dapat mewujudkan demokrasi yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Semoga Indragiri Hilir mampu mewujudkan politik yang rahmatan lil'alamin.
0 Komentar