ABK Butuh Perhatian Lebih : Membangun Masa Depan yang Setara untuk Anak Berkebutuhan Khusus | Team Viedu

INDRAGIRI.com, OPINI - Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus dalam perkembangan fisik, mental, atau emosional mereka. Sayangnya, meskipun ada undang-undang yang menjamin hak-hak mereka, akses ABK terhadap layanan yang layak mulai dari pendidikan hingga kesehatan masih jauh dari harapan. Tantangan yang dihadapi oleh ABK dan keluarganya sering kali rumit, terutama dalam memperoleh fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang inklusif serta dukungan sosial yang memadai. Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi ujung tombak untuk memastikan ABK mendapatkan perhatian yang setara.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan berbagai regulasi yang melindungi hak-hak ABK, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas. Namun, menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, baru sekitar 12,26% anak disabilitas yang bisa mengakses pendidikan formal. Sebagian besar sekolah di Indonesia, terutama di daerah terpencil, masih kekurangan guru yang terlatih khusus untuk ABK, peralatan belajar yang sesuai, dan fasilitas yang mendukung anak-anak ini​. (Lihat : Kemenko PMK, Tempo Nasional)

Di berbagai wilayah, pemerintah daerah telah mencoba memperbanyak sekolah inklusif agar ABK bisa belajar bersama anak-anak lainnya. Meski demikian, faktanya, banyak sekolah inklusif ini belum memiliki sarana dan prasarana yang layak untuk menampung ABK. Guru-guru di sekolah inklusif juga sering kali tidak mendapatkan pelatihan khusus, yang sebenarnya sangat diperlukan agar mereka dapat menangani kebutuhan ABK dengan baik. Program pelatihan bagi guru ABK baru terbatas di beberapa daerah, dan belum diterapkan secara luas. Ini menjadi tantangan besar dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar inklusif dan berkualitas bagi ABK​. (Lihat : World Bank, UNICEF)

Hambatan lainnya datang dari masyarakat. Masih ada stigma terhadap ABK yang berakibat pada penolakan dan diskriminasi di lingkungan sekolah. Padahal, dukungan sosial dari masyarakat sangat penting agar ABK merasa diterima dan bisa tumbuh dengan percaya diri. Sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, pemerintah telah meluncurkan berbagai program sosialisasi dan edukasi, meskipun penerapannya belum merata di semua daerah. Ini menunjukkan perlunya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memahami dan mendukung ABK​. (Lihat : Tempo Nasional, World Bank Group)

Untuk mendukung pendidikan ABK, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan upaya seperti memperkuat sekolah inklusif dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di beberapa daerah, menyediakan layanan kesehatan seperti terapi wicara dan terapi okupasi, hingga bantuan sosial bagi keluarga ABK yang membutuhkan. Namun, tanpa anggaran daerah yang cukup dan prioritas kebijakan yang jelas di tingkat lokal, implementasi program-program ini masih belum optimal.

Kendala infrastruktur dan sumber daya yang belum memadai ini mencerminkan masih panjangnya jalan yang harus ditempuh pemerintah Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi ABK. Perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak untuk menyelesaikan tantangan ini, termasuk dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar di tingkat daerah serta meningkatkan pelatihan guru secara menyeluruh.

Pada akhirnya, ABK bukan hanya individu yang memerlukan bantuan, tetapi bagian dari masyarakat dengan hak dan potensi yang sama. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan masyarakat, masa depan yang lebih setara bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia bukanlah hal yang mustahil. Implementasi kebijakan yang tepat dan dukungan berkelanjutan akan membawa perubahan nyata dalam kehidupan ABK, menjadikan mereka individu yang mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. *